1. Cari satu contoh untuk masing – masing tipe
kebijakan menurut Randal P. Ripley dan menurut George Edwards III dan berikan
alasan mengapa kebijakan tersebut bisa lebih sulit diimplementasikan dibanding
tipe lainnya.
Tipe Kebijakan menurut Randal P. Riley dengan melihat
tipe Redistributive Policy (Kebijakan
Pendistribusian ulang). Tipe kebijakan ini merupakan kebijakan dan program yang
diasumsikan dapat menghasilkan “perkembangan” kesejahteraan, kepemilikan, hak,
dan nilai–nilai lain di antara kelas–kelas social (ataupun kelompok etnis/
suku). Dengan kata lain tujuan kebijakan dan program ini adalah untuk
mendistribusikan kembali nilai – nilai yang lebih dari satu kelompok masyarakat
pada kelompok masyarakat yang kekurangan.
Contohya adalah pengenaan pajak secara progresif
kepada sejumlah kategori wajib pajak untuk memberikan manfaat kepada orang lain
melalui berbagai program pemerintah. Undang-undang pajak pendapatan yang
dipungut kemudian digunakan untuk membiayai pelayanan atau jaminan sosial
seperti beasiswa. Kebijakan ini sulit diimplementasikan karena terdapat sebuah
bentuk paksaan secara langsung kepada warga negara meskipun pelaksanaannya
melalui lingkungan. Kemudian kebijakan ini mengundang banyak pertanyaan
berkaitan dengan kejelasan dari pemungutan pajak yang pengalokasiannya tidak
secara langsung, sehingga menimbulkan banyak protes. Selain itu juga terdapat
kebijakan tentang tarif dasar listrik yang masyarakat diharuskan membayar tarif
listrik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut dapat
menimbulkan konflik di masyarakat karena pada umumnya jumlah penggunaan listrik
cenderung berbeda dari tiap masyarakat.
Tipe kebijakan menurut George Edwards III dengan
memilih tipe controvercial policies
merupakan kebijakan yang mengandung
reaksi – reaksi dan penafsiran – penafsiran yang saling bertentangan
secara tajam. Contohnya adalah
kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok yaitu tentang larangan penyelenggaraan
reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruang. Kebijakan tersebut
banyak menemui kesulitan dalam proses implementasinya karena terdapat beberapa
pihak yang merasa dirugikan sehingga mereka berlomba-lomba untuk berusaha
menggagalkan kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta tersebut.
2. Pilih sebuah kebijakan yang anda
minati, tentukan tipe kebijakan tersebut, kemungkinan-kemungkinan
pengaruhnya terhadap struktur implementasi beserta
alasan logisnya.
-
Kebijakan
tentang kebijakan retribusi kebersihan di Kota Baubau
-
Tipe
kebijakan tersebut adalah redistributif, karena bersifat mewajibkan kepada
warga negara tetapi penerapannya melalui lingkungan. Hasil penerapan kebijakan
tersebut akan digunakan untuk membiayai fasilitas umum yang intinya
dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui bentuk layanan.
-
Kemungkinan
pengaruhnya terhadap struktur implementasinya adalah tipe kebijakan tersebut
termasuk ke dalam tipe kebijakan redistributif karena lebih bersifat mewajibkan
atau “memaksa”. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut mewajibkan kepada
seluruh masyarakat Kota Baubau untuk membayar retribusi kebersihan. Sifat yang
memaksa ini sangat berpengaruh terhadap minat dari masyarakat untuk membayar
retribusi kebersihan. Sehingga perlu adanya pemahaman terlebih dahulu untuk
para pelaksana kebijakan ini. Sebelum kebijakan retribusi ini dilakukan
hendaknya perlu diadakan pelatihan, sosialisasi, dan workshop mengenai
kebijakan ini agar implementasi dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan
kebijakan dapat terpenuhi. Oleh karena itu menurut saya pemahaman masyarakat akan
kebijakan ini harus ditekankan karena hal tersebut akan berdampak pada minat
masyarakat untuk membayar retribusi.
3. Dari
kasus Kebijakan yang sama, tentukan aktor – aktor inside government dan outside government yang
terlibat dalam keseluruhan proses implementasi tersebut, beserta
pola hubungan kerja antar mereka.
-
Aktor
inside government
a. Pemerintah Kota Baubau
b. Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau
c. Dinas Kebersihan Kota Baubau
d. TPA
e. PLN yang membantu penarikan tarif
retribusi
f.
Petugas
penarik retribusi (petugas pasar Wameo, pasar Laelangi, dan pasar Buah dan
Jembatan Batu)
-
Aktor
outside government
a. Media massa
b. Masyarakat
c. Koperasi Kodim
d. KUD Ampera
e. Bank BNI
-
Pola
hubungan kerja
Pola hubungan kerja yang terjadi
dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan ini adalah terjadi komunikasi
yang baik antara keduanya. Implementasi ini melibatkan berbagai unsur makro
seperti pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang masing-masing memiliki sub
elemen tersendiri dalam pelaksanaannya. Agar terdapat sinkronisasi diperlukan
komunikasi serta koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal. Hubungan
yang terlihat adalah cenderung bersifat vertikal karena merupakan hubungan yang
terjadi antara pemerintah (inside
government) dengan masyarakat (outside
government).
4. Dari kebijakan yang anda pilih
tersebut, tentukan factor lingkungan apa saja yang berpengaruh
terhadap proses implementasi, beserta alasan logisnya.
a. Faktor Komunikasi
Komunikasi diperlukan untuk menjamin
sekaligus menjabarkan pelaksanaan kebijakan ke dalam praktek sehingga antara
aktor pelaksana dari level atas sampai para pelaksana di lapangan termasuk
masyarakat dapat memahami substansi kebijakan sehingga akan mudah dalam proses
implementasinya. Adanya komunikasi yang efektif diharapkan akan menjamin
implementasi kebijakan yang efektif pula.
b. Dukungan sumber daya
Sumber daya yang digunakan haruslah
sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh Dinas. Sehingga implementasi akan
dapat dilakukan dengan baik. Sumber daya yang harus dimaksimalkan bukan hanya
SDM tetapi juga sumber daya finansial. Hal ini dibutuhkan agar alokasi anggaran
untuk menjalankan pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik.
c. Sikap dan disposisi aparat
Dalam hal ini Dinas Kebersihan
mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat. sikap
aparatur birokrasi dalam proses pelayanan harus dilakukan secara maksimal agar
dapat mewujudkan pemahaman masyarakat mengenai kebersihan kota yang sangat
penting.
d. Struktur birokrasi
Struktur birokrasi terkait dengan
rentang kendali dalam manajemen serta proses koordinasi dalam pelaksanaan
kegiatan dalam organisasi yang dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan
organisasi. Struktur yang terlalu besar dengan hirarkis yang banyak menjadi
salah satu penyebab lambannya proses pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi
karena banyak pos meja dan bagian yang harus dilewati. Sebaliknya, struktur
yang sederhana memungkinkan adanya
percepatan dalam pelaksanaan ekerjaan. Hanya saja struktur yang sederhana
dengan beban kerja yang besar memungkinkan terjadinya tumpang tindih dalam
pekerjaan.
e. Dukungan masyarakat
Di dalam menggali potensi-potensi
sumber pendapatan daerah dalam retribusi kebersihan yang dimaksud dan memiliki
tujuan untuk membantu pemerintah dalam hal pembiayaan operasional/pengelolaan
kebersihan yang harus ditangani secara optimal sehingga tidak menimbulkan
masalah pada tuntutan perkembangan kota dan upaya peningkatan PAD sehingga
dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangat diharapkan.
5. Selanjutnya
diskusikan bagaimana kemungkinan
pengimplementasiannya. Faktor-faktor
apa yang dapat menjadi penghambat dan pendukung dalam keberhasilan
implementasinya.
a. Faktor pendukung
-
Political will yang tinggi. Yaitu kemauan politik
dalam bentuk komitmen pimpinan daerah mengenai pengelolaan sampah menjadi kunci
utama untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan.
-
Kewenangan
dalam pemilihan dan perumusan kebijakan pengelolaan persampahan. Yaitu adanya
kewenangan yang otonom sesuai dengan amanat otonomi daerah menjadi sebuah
kekuatan yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan.
-
Faktor
dukungan sumber daya. Yaitu para pelaksana di pemerintahan, memilik kesempatan
luas untuk menyusun perencanaan yang baik untuk memastikan bahwa peningkatan
sumber daya finansial, SDM, maupun tambahan jumlah peralatan adalah sesuatu
yang urgen.
-
Keorganisasian
(UPTD) yang sudah terbentuk, dan jaringan kerja (koordinasi) yang sudah
terbangun antara dinas pendapatan dan instansi lain yang telah membangun
kerjasama dalam penarikan iuran pembayaran retribusi kebersihan kepada
masyarakat.
-
Kesadaran
masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini sudah mulai tumbuh. Masyarakat
sudah sadar membayar iuran kebersihan selain itu, faktor dukungan teknologi
informasi juga sudah mendukung para pelaksana melakukan sosialisasi kebijakan
kepada semua elemen masyarakat agar mudah dipahami.
b. Faktor penghambat
-
Kualitas
sumber daya manusia relatif rendah, baik pendidikan maupun komitmen dan
keuletan dalam menjalankan tugas sebagai petugas.
-
Sistem
akuntansi pengelolaan penerimaan masih relatif rendah dan ini perlu pembenahan
agar pengelolaan sumber penerimaan retribusi kebersihan dapat dilakukan secara
akuntabel dan transparan serta diperoleh hasil yang efektif.
-
Ketersediaan
sarana dan kuantitas sarana prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas
belum memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang layak dan bahkan
banyak yang rusak.
-
Upah
petugas lapangan yang relatif masih sangat rendah mengakibatkan para petugas
ogah-ogahan menjalankan tugas melakukan pengangkutan sampah. Selain itu, upah
untuk pemungut retribusi juga sangat rendah sehingga mengecilkan minat dari
para petugas pemungut retribusi.
-
Meningkatkanya
tuntutan masyarakat akan perbaikan pelayanan kebersihan. Jika tuntutan publik
tidak dipenuhi terutama mengenai perbaikan layanan kebersihan dan penanganan
sampah, maka akan membuat masyarakat apatis dan tidak mau lagi membayar
retribusi kebersihan di Kota Baubau.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar