Kebijakan yang mendukung Agroindustri di Indonesia

Kebijakan yang mendukung agroindustri di Indonesia :

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Dalam undang – undang ini berisi ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di bidang perindustrian, rencana pembangunan industri nasional, perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, tindakan pegamanan dan penyelamatan ndustri, perizinan dan penanaman modal industri, komte iindustri nasional, peran serta masyarakat dan pengawasan dan pengendalian di sektor industri.

2. Undang – Undang No. 5 tahun 1984 tentang industri pengolahan

Dalam undang – undang ini menjelaskan bagaimana pemerintahan ikut serta mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengolah hasil industri yang ada agar memiliki nilai tambah dan memiliki nilai ekonomis.

Kebijakan terkait pada Perhutani dan hasil hutan :

1.      UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

2.      UU No. 60 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

3. UU No. 61 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
4. UU No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kebijakan terkait pada perikanan dan hasil laut :

1.      UU No.1 Tahun 2014 merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

2. UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan
3. UU No.6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia

Peraturan Pemerintah terkait :

1.    PP No.60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan

2.    PP No.54 Tahun 2002 tentang usaha perikanan

3.    PP No. 44 Tahun 1995 tentang perbenihan tanaman.

4.    PP No. 16 Tahun 1977 tentang usaha peternakan

Kebijakan terkait pada perkebunan :

1.      UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan

2. UU No. 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman
3. UU No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan

Kebijakan terkait pada peternakan :

1.      UU No. 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan.

Kemudian terdapat pada :

-         PERATURAN MENTERI PERTANIAN (permentan) No. 31 Tahun 2008,

-         Peraturan Menteri Pertanian (permentan) No. 58 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian

-          Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 (Program Pembangunan nasional 2000-2004)

-         Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang pembangunan pertanian.

NB : Ini adalah data sampai tahun 2014, apabila terdapat pembaharuan Undang-Undang harap lebih bijak untuk meneliti kembali :))